NASIB GURU HONORER YANG TERCECER

Beberapa hari terakhir ini pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik, gencar memberitakan mengenai rencana pemerintah membangun Ibu Kota Negara (IKN), termasuk  koran BPost yang menurunkan berita pada Rabu, 19 Januari 2022 di halaman 13 yang berjudul “ Pemerintah Siapkan Rp 450 Triliun” dan subjudul “ IKN Nusantara Gunakan Dana PEN”

Sebagai warga Kalimantan kita patut berbangga, karena dengan adanya rencana pembangunan IKN tersebut maka perhatian banyak pihak akan tertuju kepada pembangunan di Kalimantan yang selama ini masih jauh dibandingkan dengan Pulau Jawa dan pulau lainnya. Adanya rencana pembangunan IKN tersebut diharapkan masyarakat Kalimantan akan semakin meningkat kesejahteraannya, semakin baik infrastruktur, dan berbagai kemajuan lainnya.

Terlepas dari hiruk pikuk dan dinamika seputar pembangunan IKN tersebut, ada permasalahan lain yang perlu juga mendapatkan perhatian semua pihak, terutama pemerintah, yaitu mengenai nasib guru honorer. Perjuangan guru honorer untuk memperjuangkan nasib mereka  selama ini terasa sangat berat,panjang, dan melelahkan. Berbagai upaya mereka tempuh, bahkan sampai dengan melakukan unjuk rasa atau demontrasi agar pemerintah dapat memperhatikan nasib mereka.

Kita patut salut dan memberikan apresiasi kepada guru honorer, meski dengan gaji atau honor yang seadanya, mereka tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Salah satu harapan yang mereka inginkan adalah kejelasan status dan kesejahteraan mereka, sehingga dalam pengabdiannya lebih fokus dalam rangka mencerdaskan anak bangsa.

Disaat mutu pendidikan atau  sekolah sebagai ujung tombak pendidikan di negeri ini terus menjadi sorotan dari berbagai pihak, maka tentu nasib dan kesejahteraan guru honorer tentu harus diperhatikan juga. Pembenahan dan perubahan dalam bidang pendidikan terus dilakukan, termasuk perubahan kurikulum beberapa tahun terakhir ini.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa sekolah menurut data secara nasional jumlah guru honorer lebih banyak daripada guru ASN atau PNS.  Dengan demikian, bahwa selama ini penggerak kegiatan pembelajaran di sekolah lebih banyak didukung oleh guru honorer, karena dari guru di Indonesia, guru honorer  paling banyak.

Meski sudah ada program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun belum sepenuhnya mampu menyerap guru honorer yang ada. Dengan adanya program  baru ini diharapkan guru honorer yang selama ini tidak lulus seleksi CPNS akan dapat memiliki status setara dengan PNS, setidaknya memiliki penghasilan yang relatif lebih baik dari pada sekedar honorer yang meraka terima selama ini.

Kondisi tersebut menyadarkan kepada kita semua, bahwa tanpa kehadiran dan peran guru honorer, maka kemungkinan besar proses pembelajaran di sekolah-sekolah tidak berjalan dengan baik,  atau bahkan tidak ada aktivitas pembelajaran sama sekali di sekolah tersebut. Peran guru honorer memang luar biasa dalam dunia pendidikan Indonesia, namun nasib mereka masih tidak berbanding lurus dengan apa yang sudah mereka abdikan bagi bangsa dan negara ini.

Menarik apa yang disuarakan oleh anggota Komisi X DPR RI yang dilansir oleh sebuah media online Ontime.id pada 18 Januari 2022 dengan judul berita “ IKN Dikebut Ratusan Triliun, Guru Honorer Bertahun-tahun Menanti Kejelasan Nasib”. Dalam isi beritanya menyebutkan saat ini pemerintah ngotot ngebut memindahkan ibukota dengan anggaran hampir 500 Triliun Rupiah, ada ribuan guru honorer yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun namun belum mendapatkan kepastian nasib kesejahteraannya.

“ Miris sekali, ribuan guru honorer masih terkatung-katung nasibnya. Tahun berganti tahun, namun kesejahteraan dan kepastian status ketenagakerjaan mereka terabaikan. Sementara Pemerintah malah sibuk mengedepankan nafsu memindahkan ibukota sesegera mungkin. Sangat memprihatinkan.” Kritik anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah.

Persoalan lainnya terkait dengan jumlah guru yang kurang. Kondisi daerah atau sekolah kekurangan guru banyak dikeluhkan oleh berbagai daerah di Kalimantan Selatan, hampir semua daerah mengalami kekurangan guru. Sebagaimana  berita yang pernah diturunkan oleh koran Banjarmasin Post, pada Rabu, 10 Oktober 2018 yang lalu, mengangkat judul “ Kalsel Kekurangan 5.714 Guru “.Dari pemberitaan koran di atas, ternyata Kalimantan Selatan sangat banyak kekurangan guru. Sungguh miris dan ironis mengetahui bagaimana kondisi Kalimantan Selatan saat ini, dan ternyata kehadiran guru honorer sangat berperan besar menutupi kekurangan guru tersebut.

Lalu, siapakah yang dirugikan dengan adanya kekurangan guru tersebut? Tentu jawabannya adalah siswa atau peserta didik di sekolah, karena merekalah yang semestinya mendapatkan layanan dari guru dalam upaya pembelajaran di sekolah. Menjadi sebuah hal yang ironi, ketika banyak pihak mengharapkan mutu pendidikan ditingkatkan, tetapi masalah guru yang menjadi pokok utama dalam proses pendidikan tidak pernah tuntas diselesaikan. Sekolah masih dan terus kekurangan guru.

Akibat langsung yang ditimbulkan oleh masalah kekurangan guru tersebut adalah proses pembelajaran tidak dapat berlangsung, atau jika pun ada kegiatan dan proses pembelajaran tidak sebaik yang diharapkan. Guru itu merupakan kunci utama terlaksananya kegiatan dan proses pembelajaran di sekolah. Tidak ada guru, maka tidak ada kegiatan dan proses pembelajaran, meski ada unsur lain di sekolah, seperti tenaga kependidikan , perpustakawan, dan sebagainya.

Kehadiran dan peran guru honorer bukan sebagai pelengkap, namun telah menjadi bagian penting  dan penguat kegiatan pembelajaran di sekolah, karena banyak sekolah yang kekurangan atau bahkan tidak ada  guru PNS /ASN-nya. Kita berharap, semoga nasib guru honorer mendapat perhatian serius dari pemerintah, sehingga nasib guru honorer lebih lagi serta dapat hidup layak sebagaimana mestinya berbanding lurus dengan keikhlasan dan pengabdian mereka bagi upaya mencerdaskan anak bangsa selama ini.  Semoga

 

#BangkitPendidikanNegeriKu.

Location:

Share :