AKHIRNYA, UN AKAN JADI KENANGAN

Menurut berita koran Banjarmasin Post, pada Kamis, 12 Desember 2019, di halaman pertama dengan judul “ Nadiem Akan Hapus UN “. Dalam beritanya disebutkan, bahwa Menteri Pendidikan dan Kebuyaan Nadiem Makarim akan menggantikan mekanisme ujian nasional (UN). “ Pada tahun 2021 UN diganti menjadi asesment (penilaian) kompetensi minumun dan survei karakter Pancasilais. “ kata Nadiem dalam peluncuran Empat Pokok Kebijakan Pendidikan “ Merdeka Belajar”.

Sudah sejak lama terjadi kontroversi dan perdebatan diantara para pakar pendidikan tentang UN. Ada pihak yang pro dan kontra dengan pelaksanaan UN. Salah satu yang mengkritisi UN pakar pendidikan dari ULM Banjarmasin, Prof. Dr. Wahyu, MS. Menurut salah satu tulisan artikel beliau yang dimuat harian Banjarmasin Post pada Kamis, 31 Maret 2016 lalu, dengan judul “ UN dan Hegemoni Negara ”. Dalam bagian terakhir dalam paparan tulisan artikel tersebut, beliau menyatakan bahwa “ UN sebagai salah satu bentuk kebijakan negara yang sudah merugikan kepentingan publik multidimensional perlu dipertimbangkan kembali, apakah akan tetap dipertahankan pelaksanaannya di masa mendatang?”

Kini, UN sebagai kebijakan nasional mulai menjadi topik dan perbincangan hangat tidak hanya di kalangan pakar dan praktisi pendidikan, tetapi juga kalangan peserta didik. Pelaksanaan UN tahun 2020 nanti akan menjadi pelaksanaan UN terakhir bagi dunia pendidikan Indonesia. Dalam perjalanannya, UN pernah menjadi komiditi yang cukup laris ‘dijual’ untuk kepentingan politik oleh elit politik di daerah. Perolehan hasil UN dapat menjadi salah satu indikator yang dijadikan komiditi politik dalam ajang pemilukada.

Keberhasilan memperoleh hasil terbaik dalam UN di suatu daerah tertentu diidentifikasi dengan keberhasilan pembangunan dunia pendidikan di daerah tersebut, dan demikian pula sebaliknya. Keberhasilan atau kegagalan meraih nilai pada UN dapat menjadi menjadi salah satu dari tolak ukur kepala daerah untuk menentukan figur yang memimpin bidang pendidikan daerah, seperti kepala dinas Pendidikan atau sejenisnya.

Pada sisi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan UN , tidak dapat dipungkiri menyerap biaya yang relatif besar karena keperluan logistik, distribusi, hingga kepangawasan. Meski kemudian, dengan adanya UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) biaya dapat ditekan seminimal mungkin. Penyelenggaraan UN menyerap anggaran biaya milyaran rupiah untuk pelaksanaan di tingkat Nasional, provinsi, kabupaten/kota, sekolah, hingga orangtua peserta didik.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayan beserta koleganya di daerah, memiliki kepentingan tersendiri terhadap UN tersebut. Salah satu dari kepentingan tersebut adalah guna memetakan mutu dunia pendidikan Indonesia, khususnya indikator keberhasilan pendidikan yang dilihat dari nilai-nilai UN selama ini. Dengan melihat hasil UN yang dianggap memiliki tingkat keakuratan dan validitas tinggi, dapat diidentifikasi tingkat kemajuan dunia pendidikan di suatu daerah. Hasil kajian dan analisis terhadap hasil Ujian Nasional menjadi bahan masukan dan pertimbangan pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan dunia pendidikan Indonesia.

Terhadap penghapusan UN pada tahun 2021, tentu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyaipkan penggantinya sebagaimana yang disampaikan oleh Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu, pada tahun 2020 nanti, USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional) yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan atau sekolah menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 sudah diganti dengan mekanisme yang baru.

Beradasarkan Pasal 5 , Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 disebutkan “ Bentuk Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa: a. portofolio; b. penugasan; c. tes tertulis; dan/atau d. bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan”, dan Ayat (2) “ Bentuk Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada semester ganjil dan/atau semester genap pada akhir jenjang dengan mempertimbangkan capaian standar kompetensi lulusan” .

Memang, indikator mutu pendidikan nasional tidaklah semata-mata dari nilai siswa yang mengikuti UN, masih banyak indiaktor lain yang dapat mengggambarkan mutu pendidikan secara lebih komprehensih dan menyeluruh. Seiring dengan penerapan Kurikulum 2013 di semua jenjang sekolah, maka dikemudian hari nantinya ada perubahan paradigma akan penilaian pendidikan yang lebih menyeluruh, baik segi kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Selamat jalan UN, dan selamat datang mekanisme penilaian baru yang berbasis “ Merdeka Belajar”.