UJIAN NASIONAL YANG (SELALU) FENOMENAL (Tanggapan terhadap tulisan Zayanti Mandasari,SH,MH.pada B.Post, Rabu,13 Mei 2015)

Membaca tulisan Saudari Zayanti Mandasari,SH.MH, yang dimuat SKH Banjarmasin Post, Rabu tangl 13 Mei 2015, dengan judul “Hajatan “ dan Kejanggalan yang Terus Berlangsung, membuat hati dan perasaan sebagai seorang pendidik menjadi terasa malu dan tersentak. Meskipun tulisan tersebut hanya mengambil sampel tiga sekolah SMP di Kota Banjarmasin tetapi kasus tersebut dapat dikatakan ‘refresentasi’ dari fenomena yang ada. Ibaratnya seperti ‘gunung es’ yang muncul dipermukaan lautan.  Sedangkan kita ketahui bersama bahwa UN tahun ini sudah tidak ‘sakti’ lagi, karena bukan satu-satunya  penentu kelulusan siswa.  Dengan terungkapnya kasus yang ditemukan oleh Ombudsman Kalsel tersebut setidaknya menjadi ‘pintu masuk’ untuk mengungkap kebocoran kunci jawaban yang terjadi didalam pelaksanakan UN tahun ini.

 Gaung Ujian Nasional yang fenomenal ini apakah masih menjadi komiditi yang cukup laris ‘dijual’ untuk kepentingan politik oleh elit politik di daerah, terlebih dalam menghadapi pilkada?.  Memang salah satu indikator yang sering dibanggakan dan dijadikan komiditi politik dalam ajang pilkada adalah masalah yang berkaitan dengan dunia pendidikan, khususnya hasil UN. Keberhasilan memperoleh hasil terbaik dalam UN dalam suatu daerah tertentu diidentifikasi dengan keberhasilan pembangunan dunia pendidikan di daerah tersebut, bahkan sebaliknya keterpurukan hasil UN menjadi pertanda buruknya dunia pendidikan. Implikasi dari hasil UN menjadi  salah satu atau salah dua dari tolak ukur kepala daerah menentukan figur yang memimpin bidang pendidikan daerah, seperti Kepala Dinas Pendidikan atau sejenisnya.

 Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayan beserta koleganya di daerah, memiliki kepentingan tersendiri terhadap tetap berlangsungnya pelaksanaan UN tersebut. Salah satu dari kepentingan itu adalah untuk memetakan dunia pendidikan Indonesia, khususnya indikator keberhasilan pendidikan yang dilihat dari nilai-nilai UN selama ini. Dengan melihat hasil UN yang dianggap memiliki tingkat keakuratan dan validitas tinggi, dapat diidentifikasi tingkat kemajuan dunia pendidikan di suatu daerah, bahkan sekolah yang mengikuti UN. Kemudian dari hasil pemetaan tersebut akan memudahkan melakukan suatu tindakan atau kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia untuk waktu-waktu berikutnya. Kajian dan analisis  terhadap hasil UN menjadi bahan masukan dan pertimbangan pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan dunia pendidikan Indonesia.

 Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak lagi menjadikan nilai UN dari empat mata pelajaran , yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam, sebagai penentu kelulusan ternyata kurang dipahami oleh sebagian pelaku pendidikan. Kasus yang ditemukan Ombudsman Kalsel terhadap beberapa sekolah SMP menggambarkan bagaimana sikap pihak tertentu yang kurang dapat memahami esensi pelaksanaan UN sebagaimana mestinya.  Kasus tersebut mengidentifikasikan adanya ketakukan pihak tertentu  atas hasil UN, kekhawatiran yang kurang pada tempatnya dalam menyikapi UN. Tidak ada rasa percaya diri dalam menghadapi UN menjadikan pihak tertentu mau berbuat yang melanggar aturan yang berlaku, padahal sudah jelas ditegaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kabudayaan, Anies Baswedan, bahwa penyelenggaraan UN tahun ini harus berlangsung jujur, tidak boleh ada kecurangan. Salah satu indikasi UN jujur adalah tidak terjadi kebocoran kunci jawaban. Selanjutnya, jika ada kebocoran kunci jawaban Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan yang dikutip dan media online Merdeka com, menyatakan "Kita langsung follow up. Kita akan memproses semua laporan, akan diusut semua laporan. Jadi, kita tidak akan membiarkan. Mengapa penting? Karena praktik UN yang bocor-bocor itu sudah belasan tahun. Nah kita akan mengubah itu. Mudah-mudahan tapi rasanya perlu tahap," tutup Anies.

Dengan ditemukannya kasus kebocoran kunci jawaban yang ditemukan oleh Ombudsman Kalsel, mengindikasikan bagaimana sistem kepengawasan internal pelaksanaan UN. Adakah pembiaran yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk memuluskan kepentingan mereka?  Terlepas dari semua itu, kita sebagai pendidik dan orangtua yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas berharap agar kasus kebocoran tersebut dapat diusut dengan tuntas dan transparan agar semua menjadi terang benderang, sehingga menjadi pelajaran bagi yang lain.  Kita berharap agar dunia pendidikan, khusus nilai UN tidak dijadikan alat dan komiditi politik yang digunakan untuk kepentingan sesaat dan kelompok tertentu, apalagi menjelang pilkada. Kemajuan pendidikan bukan ditentukan oleh nilai UN semata, karena banyak indikator lain yang juga turut berperan penting terhadap kemajuan dunia pendidikan,  seperti prestasi non akademik lainnya.

UN dengan segala kontroversi, kelemahan dan kelebihanya, menjadi suatu kebijakan pendidikan Nasional yang sampai saat ini masih dianggap baik dan tetap dilaksanakan oleh Pemerintah karena menjadi salah satu  indikator dan ukuran keberhasilan dunia pendidikan kita bersama.  Sebagai sarana  untuk  pemetaan, pelaksanaan UN  tidak mesti di ujung (kelas akhir), tapi dapat dilaksanakan  di tahun kedua. Pelaksanaannya juga tidak harus tiap tahun, tetapi dapat dua tahun sekali. Nasional tersebut. Salah satu dari kepentingan itu adalah untuk memetakan dunia pendidikan Indonesia, khususnya indikator keberhasilan pendidikan yang dilihat dari nilai-nilai UN selama ini. Dengan melihat hasil UN yang dianggap memiliki tingkat keakuratan dan validitas tinggi, dapat diidentifikasi tingkat kemajuan dunia pendidikan di suatu daerah, terlebih bagi  sekolah yang mengikuti UN. Kemudian dari hasil pemetaan tersebut akan memudahkan untuk  melakukan suatu tindakan atau kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia untuk waktu-waktu berikutnya. Hasil kajian dan analisis  terhadap hasil UN menjadi bahan masukan dan pertimbangan pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan dunia pendidikan Indonesia.

 Pada hakikatnya pelaksanaan UN itu merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang perlu untuk mengukur kemajuan pendidikan dari setiap satuan pendidikan sehingga didapat gambaran yang jelas tentang mutu pendidikan Indonesia yang nyata dan akurat.  Hasil UN yang jujur dan jauh dari kebocoran dan kecurangan akan menjadi data akurat yang sangat penting bagi dunia pendidikan. Pengawasan pelaksanaan UN dari pihak luar, seperti Ombudsman Kalsel, perlu kembali diterapkan untuk mengawal pelaksanaan UN yang jujur dan bermutu.

Location:

Share :